Tropongnews.com – Suara kritik terhadap proyek pemerintah kerap terdengar nyaring di ruang publik. Pernyataan keras dilontarkan, poster diangkat, dan narasi pembelaan rakyat kecil digaungkan. Namun tak jarang, keberanian itu berhenti tepat di depan meja kekuasaan. Minggu, (21/12/2025).
Fenomena ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat: kritik yang awalnya tampak idealis, perlahan berubah arah menjadi negosiasi sunyi.
“Dari teriak transparansi, berbelok ke pembagian posisi, jatah proyek, hingga kursi jabatan”.
Di ruang publik, mereka tampil sebagai oposisi garis keras. Namun di ruang tertutup, pintu diketuk dengan bahasa berbeda—lebih lunak, lebih akomodatif.
Kritik yang semula diklaim demi kepentingan rakyat, akhirnya bermuara pada kepentingan pribadi atau kelompok. Dan, praktik ini sebagai “kritik transaksional”—suatu pola di mana suara lantang menjadi alat tawar. Semakin keras teriakan, semakin tinggi nilai negosiasinya.
Ironisnya, perilaku semacam ini justru mencederai makna kontrol sosial. Kritik yang seharusnya menjadi alarm pengawasan, berubah menjadi komoditas politik. Rakyat pun kembali menjadi penonton dari drama yang dimainkan atas nama mereka.
Tak sedikit proyek pemerintah yang akhirnya luput dari evaluasi substansial karena kritiknya sudah “selesai” sebelum benar-benar dibahas. Ketika jatah sudah dibagi, suara pun mereda.
Masyarakat pun mulai bertanya: apakah yang diperjuangkan itu perbaikan kebijakan, atau sekadar tiket masuk ke lingkaran kekuasaan?
Di tengah kondisi ini, publik dituntut lebih jeli membedakan mana kritik yang lahir dari nurani, dan mana yang sekadar strategi membuka pintu proyek.
Catatan : tulisan ini hanya sebagai refleksi