Tropongnews.com– Pemandangan pejabat yang turun ke tengah masyarakat bukan lagi hal asing. Dengan senyum ramah, bahasa santun, dan janji-janji manis, para pemegang kekuasaan tampil seolah menjadi sahabat rakyat. Namun di balik keramahan itu, publik kerap bertanya: sejauh mana ketulusan hadir dalam setiap rayuan?. Kamis, (18/12/2025).
Momentum kunjungan pejabat ke desa-desa, pasar rakyat, hingga forum warga sering kali dibalut narasi kepedulian. Aspirasi didengar, keluhan dicatat, dan harapan direspons dengan janji solusi. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa janji tersebut berhenti di panggung pidato, tanpa tindak lanjut nyata.
Fenomena “merayu masyarakat” ini semakin kentara menjelang momentum politik dan pengambilan kebijakan strategis. Rakyat menjadi sasaran empuk retorika populis, sementara substansi kebijakan kerap luput dari pengawasan publik. Ketika sorotan kamera padam, komunikasi pun sering ikut meredup.
Tokoh masyarakat menilai, kehadiran pejabat seharusnya tidak berhenti pada simbol dan seremonial. Yang dibutuhkan warga adalah keberlanjutan program, kejelasan arah kebijakan, serta keberanian pejabat untuk mempertanggungjawabkan ucapannya.
“Rakyat tidak butuh rayuan, yang dibutuhkan adalah bukti,”. Pernyataan ini menjadi refleksi atas kejenuhan publik terhadap politik pencitraan yang berulang dari waktu ke waktu.
Di tengah arus informasi yang semakin terbuka, masyarakat kini lebih kritis. Janji mudah diingat, tetapi kegagalan akan lebih lama dikenang. Pada akhirnya, kepercayaan publik bukan dibangun dari kata-kata indah, melainkan dari kerja nyata yang konsisten dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Catatan : Tulisan ini hanya sebagai refleksi