Jateng, tropongnews.com- Ketua umum relawan Jokowi Plat K Aan Rochayanto, secara tegas mendukung Jokowi untuk menempuh jalur hukum. Hal ini dilakukan, untuk menepis fitnah mengenai ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7. Jumat, (18/04/2025).
Bahkan, pihaknya juga mengungkapkan bahwa sebagai relawan, turut menyarankan agar persoalan ini dapat dilihat secara cerdas dan mendalam. Serta, bukan ada indikasi politik semata.
“Sebagai anak bangsa, yang juga sebagai relawan Jokowi tentu sangat menyayangkan fitnah ini terus bergulir, mereka tanpa melihat fakta yang benar, cukup mereka lihat saat proses transparan dalam verifikasi saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon Walikota, calon Gubenur, dan calon presiden,” ucapnya.
“Jadi, tentunya ada verifikasi data identitas dan pendidikan tentunya, disitu pasti di cek dong ijazahnya. Buktinya kan lolos dan SAH.
Pak Jokowi ini presiden yang juga pemimpin bangsa yang mempunyai torehan jasa,serta prestasi untuk bangsa ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dirinya, berharap agar lebih substantif dalam melihat persoalan, apa hubungannya Ijazah Jokowi yang benar-benar ada buktinya, dengan persoalan hukum yang mereka arahkan dan tuju ke presiden 7 (tujuh).
Perlu diketahui bersama, dilansir dari beberapa sumber, bahwa Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.
Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi.
Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.
Wening, juga menegaskan bahwa UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak.
“Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus,” jelasnya.
Dalam konteks ini, lanjutnya kembali,bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen.
“Ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” tuturnya.