Jateng, Tropngnews.com- Salah satu adanya dugaan makam keramat fiktif di wilayah Kecamatan Todanan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI-LS), Kabupaten Blora, Jawa Tengah, lakukan pembongkaran.
Pembongkaran makam keramat fiktif ini tentunya bukan tanpa alasan, hal itu di dikhawatirkan keberadaannya dapat menyesatkan masyarakat.
“Pada hari Ahad 20 April 2025, laskar Sabilillah diwilayah tersebut dengan jumlah 50 personil beserta masyarakat, Dukuh Manggir, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, di Dampingi Kapolsek dan Tokoh masyarakat, melaksanakan Kegiatan Pembongkaran Makam Fiktif,” tulis Lembaga kaderisasi dan keanggotaan Pwi, Kabupaten Blora, Ali M, kepada awak media ini melalui pers rilisnya.
Ali M, juga mengklaim bahwa timnya telah melakukan investigasi, sebelum membulatkan tekadnya untuk membongkar makam yang diduga fiktif tersebut.
“Setelah tim investigasi DPD PWI-LS BLORA melacak keberadaan makam tersebut dan berdasarkan historis sejarah warga setempat, bhwa area gunung Manggir dulu dulunya tidak ada makam apalagi tokoh yang di anggap keramat di makamkan di wilayah tersebut,” ungkapnya.
“Hasil Musyawarah Warga Dukuh Manggir Pada tanggal 2 Maret 2024. Yang di hadiri Warga Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kapolsek Todanan, Kepala Desa Ngumbul, Ketua dan sekretaris DPD PWI-LS Kabupaten Blora, Maka di sepakati Makam di area Gunung Manggir Bukan Makam Tokoh atau Ulama dan Habib. Maka harus di Bongkar di kembalikan sebagaimana asal usulnya,” ungkapnya kembali dalam pers rilisnya.
Tak hanya itu, ketika disinggung kembali masih adanya dugaan makam keramat fiktif di kabupaten yang terkenal akan kekayaan minyak dan jatinya ini ? Pihaknya, pun memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang.
“Masih, dan kadang yang jadi masalah juga pihak yang punya ( memelihara juga memunculkan, bisa buat kadang penghidupan) yang mungkin bisa berdampak pada sejarah-sejarah yang kurang sesuai dengan history yang ada,” jelasnya.
Bahkan, menurut dewan kasepuhan PWI-LS Gus Subhan mashuri pengasuh PP Sabilurrosad ,mojowetan, serta sebagai lembaga kesejarahan dan budaya, lanjutnya kembali, perlu adanya pendataan.
“Perlu mendata per kecamatan tentang tokoh-tokoh agama, tempat, situs lain nya yang sesuai dengan historis, hal itu dilakukan agar apabila suatu saat nanti terjadi pengklaiman pihak-pihak tertentu bisa untuk diluruskan, bisa bersinergi dengan Lesbumi NU, dinas kebudayaan atau pihak lain,” tutupnya.